Perdana Menteri Jepang (内閣総理大臣, Naikaku sōri daijin) adalah kepala pemerintahan Jepang. Perdana Menteri ditunjuk oleh Kaisar Jepang setelah ditunjuk oleh Diet di antara anggotanya dan harus mendapatkan kepercayaan dari DPR untuk memegang jabatan. Perdana Menteri adalah kepala Kabinet dan mengangkat serta memperhentikan Menteri Negara; terjemahan harfiah dari nama Jepang untuk jabatan itu adalah Menteri Administrasi Umum untuk Kabinet.
Jabatan itu diciptakan pada tahun 1885, empat tahun sebelum diberlakukannya Konstitusi Meiji. Bentuk sekarang mengadopsi dari konstitusi saat ini pada tahun 1947.
Sanae Takaichi (高市 早苗, Takaichi Sanae, lahir 7 Maret 1961) adalah seorang politikus Jepang yang menjabat sebagai presiden partai sejak 2025. Ia menjabat dalam DPR sejak 2005. Ia merupakan anggota Partai Demokrat Liberal, dan menjabat dalam sejumlah jabatan kabinet di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe dan Fumio Kishida.
Lahir dan dibesarkan di Nara, Takaichi merupakan alumni Universitas Kobe dan bekerja sebagai penulis buku, staf anggota legislatif dan pembawa acara sebelum masuk ke dunia politik. Terpilih sebagai politikus independen di Diet Nasional pada 1993, ia bergabung ke Partai Demokrat Liberal dan dikenal sebagai tokoh didikan Shinzō Abe.[1] Takaichi mengambil beberapa jabatan pada masa pemerintahan Abe, paling utama sebagai Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi. Ia merupakan calon ketua umum pada 2021 namun ia kalah dalam putaran kedua, menempati juara ketiga dibelakang Fumio Kishida dan Tarō Kōno.[2] Selama pemerintahan Kishida, ia diangkat sebagai Menteri Negara untuk Keamanan Ekonomi.
Takaichi kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum pada 2024, namun ia kalah tipis melawan Shigeru Ishiba pada putaran kedua. Ia kembali mencalonkan diri pada 2025, kali ini dipilih sebagai ketua umum mengalahkan Shinjirō Koizumi dan menjadi ketua umum wanita pertama.[3] Setelah mengamankan perjanjian koalisi dengan Nippon Ishin no Kai, Takaichi dipilih menjadi Perdana Menteri Jepang oleh Diet Nasional pada 21 Oktober 2025, membuatnya menjadi perdana menteri perempuan pertama selama sejarah Jepang.
Takaichi memiliki reputasi politik yang digambarkan sebagai seorang konservatif garis keras[5][6] dan ultrakonservatif.[13] Kebijakan domestiknya melingkupi kelanjutan Abenomics dan oposisi terhadap pernikahan sesama jenis, pengakuan marga terpisah bagi ibu menikah dan hak putri kerajaan untuk naik taktha menjadi Kaisar Jepang. Kebijakan luar negerinya mencakupi amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang[14][15] yang menolak penggunaan kekuatan militer sertai penguatan Aliansi Amerika Serikat-Jepang. Ia dianggap sebagai politikus pro-Taiwan dan anti-Tiongkok. Sebagai anggota kelompok ultranasionalis Nippon Kaigi, ia berargumen bahwa kejahatan perang Jepang terlalu berlebihan dan ia kerap mengunjungi Kuil Yasukuni yang kontroversial.
0 Comments